Proposal: shared verifiable-credential registry so HR, banks, and citizens stop re-verifying the same documents
Following the threads here about data breaches, weak PDP enforcement, and HR teams struggling to verify employee backgrounds, I think these are actually the same root problem: there is no single trusted, verifiable source of truth for identity and credential data in Indonesia, so every institution (HR, banks, e-commerce) ends up building their own shadow database of the same personal data, which then becomes another breach surface. Ide singkatnya: 1. Pemerintah (Dukcapil, Kemendikbud, Kepolisian, Kemnaker) menerbitkan verifiable credentials (ijazah, SKCK, riwayat kerja terdaftar) dalam format yang bisa diverifikasi secara kriptografis, bukan cuma PDF/scan. 2. Kandidat/karyawan punya "wallet" credential yang mereka kontrol sendiri, HR/bank/vendor cuma minta izin verifikasi, bukan minta salinan mentah datanya. 3. Karena verifikasi dilakukan secara real-time terhadap sumber resmi, institusi nggak perlu lagi nyimpan salinan dokumen sensitif dalam jumlah besar, sehingga mengurangi permukaan serangan data breach. This is basically the verifiable-credentials pattern already piloted in a few countries for professional licensing. Curious what it would take to get a pilot going here, perhaps starting with one sector (misalnya perbankan atau manufaktur) before going wider. What would a better outcome look like: HR verifies a candidate's diploma in seconds instead of 2-3 weeks, and that same verification never requires storing a raw copy of the diploma.
Discussion (8)
Sign in to join the discussion.
Ini nyambungin 3 masalah di atas dengan bagus. Intinya emang root cause-nya sama: gak ada satu sumber data yang bisa dipercaya dan gampang diverifikasi.
Setuju, dan dari sisi kebijakan publik, pendekatan "verify, don't store" ini juga sejalan sama prinsip minimalisasi data di UU PDP. Bisa jadi win-win kalau digarap serius.
Dari sisi legal, exciting kalau ini bisa jalan, tapi perlu dipikirin juga soal liability kalau credential issuer-nya (pemerintah) yang salah data. Siapa yang tanggung jawab?
Poin bagus, ini yang biasanya jadi blocker di negara lain juga pas mau mulai pilot. Makanya saya rasa mulai dari 1 use case kecil (misal ijazah doang dulu) lebih realistis daripada all-in sekaligus.
Kalau ini beneran jalan, gue sebagai founder kecil bakal seneng banget. Ngurangin effort verifikasi manual itu langsung kerasa di operasional.
Dari internal, hal kayak gini biasanya butuh koordinasi lintas kementerian yang nggak gampang. Tapi bukan berarti gak mungkin, cuma emang butuh waktu dan champion yang kuat di masing-masing instansi.
Ini yang menurut saya penting buat di-highlight juga di proposal: siapa yang punya insentif buat jadi "champion" ini? Kalau gak ada yang punya kepentingan buat dorong, biasanya mangkrak.
Kalau butuh kolaborator teknis buat bikin proof of concept kecil-kecilan, gue available sih, kayaknya seru buat side project.