Ide: penilaian kelayakan kredit UMKM pakai riwayat transaksi QRIS, bukan cuma agunan
Saya kerja di produk pembayaran digital yang banyak dipakai UMKM buat terima QRIS. Dari yang saya lihat, banyak pedagang kecil ini konsisten banget transaksinya selama bertahun-tahun, tapi begitu ajukan KUR atau pinjaman bank, ditolak karena nggak punya laporan keuangan formal atau agunan. Padahal riwayat transaksi digital mereka itu sebenarnya data yang cukup kaya buat gambarin kesehatan usaha. Idenya: bikin mekanisme di mana pemilik usaha bisa kasih izin (consent) supaya riwayat transaksi QRIS-nya dibagikan ke bank penyalur KUR sebagai salah satu sinyal penilaian kredit, jadi nggak cuma mengandalkan agunan fisik. Ini bisa mempercepat proses approval dan buka akses buat UMKM yang selama ini dianggap 'unbankable' padahal usahanya jalan terus.
Discussion (1)
Sign in to join the discussion.
Idenya menarik, tapi ada beberapa hal yang menurutku perlu dipikirin lebih matang sebelum ini jalan. Pertama, riwayat transaksi QRIS itu data finansial yang sensitif, jadi kalau mau dibagikan ke pihak bank, itu masuk ranah pemrosesan data pribadi yang diatur UU PDP, dan mekanisme consent-nya harus jelas banget, bukan cuma centang setuju sekali di awal. Kedua, riwayat transaksi ramai belum tentu representasi kelayakan kredit yang akurat, bisa aja musiman atau nggak stabil kalau ada gangguan usaha. Yang menurutku jadi akar masalahnya sebenarnya bukan soal ketersediaan data, tapi soal risk appetite bank/himbara buat kasih pinjaman tanpa agunan sama sekali. Selama itu belum berubah, data sebagus apapun kayaknya tetap susah nembus proses approval yang konservatif.