DPI Commons Team · Explainer · 4 min read

Memperkuat Tata Kelola Infrastruktur Publik Digital: Kenapa Aturan Sama Pentingnya dengan Teknologi

Apa sebenarnya tata kelola DPI itu Infrastruktur publik digital, atau digital public infrastructure (DPI), adalah pendekatan yang memungkinkan pemerintah membangun kemampuan digital bersama lewat komponen yang bisa dipakai ulang, seperti identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data. Alih-alih setiap instansi membangun sistemnya sendiri-sendiri, DPI menawarkan satu fondasi yang bisa dipakai bersama oleh seluruh pemerintahan. Tata kelola DPI, secara sederhana, adalah jawaban atas tiga pertanyaan: siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan berdasarkan aturan apa. Jika tiga hal ini jelas, satu sistem identitas digital bisa dipakai untuk puluhan layanan sekaligus. Jika tidak, warga akan berulang kali diminta memverifikasi identitas untuk setiap program berbeda, instansi membangun sistem yang sama berkali-kali, dan kepercayaan publik pun tergerus. Dampaknya terasa langsung oleh warga Dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur publik digital menjadi perhatian banyak pemerintah yang ingin memperbaiki layanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi negara. Namun pertanyaannya selalu sama: bagaimana caranya berpindah dari solusi digital yang berdiri sendiri-sendiri menuju sistem yang benar-benar bisa berkembang dan bertahan lama? DPI bukan sekadar kumpulan alat digital, melainkan perubahan cara pemerintah mendekati transformasi digital. Berbeda dari model lama di mana setiap instansi membangun sistemnya sendiri, DPI mengusulkan pembangunan komponen bersama, seperti identitas, pembayaran, dan pertukaran data, untuk dipakai lintas instansi. Masalahnya, DPI sifatnya lintas sektor, sementara struktur pemerintahan tidak selalu dirancang untuk bekerja seperti itu. Akibatnya muncul masalah yang berulang: duplikasi kerja, tumpang tindih kewenangan, minimnya insentif untuk berbagi data, dan pengambilan keputusan yang terpecah-pecah. Ketika tata kelola ini gagal, dampaknya langsung dirasakan warga. Misalnya, seseorang yang sudah punya identitas digital tetap diminta memverifikasi ulang untuk mengurus layanan lain. Atau, warga menerima informasi yang saling bertentangan dari program bantuan sosial yang berbeda. Di balik contoh-contoh ini ada masalah tata kelola, seperti instansi yang tidak memakai ulang infrastruktur yang sudah ada, tidak adanya standar bersama, dan tidak jelasnya aturan pertukaran data. Ujung-ujungnya, yang dikorbankan adalah kepercayaan, waktu, dan efisiensi negara. Peran open source dalam DPI Dalam konteks ini, perangkat lunak sumber terbuka atau open-source software (OSS) menjadi kunci. Lebih dari sekadar pilihan teknis, banyak pemerintah kini mengadopsinya sebagai komponen penting untuk membangun DPI yang berkelanjutan, saling terhubung, dan bisa berkembang seiring waktu. Banyak solusi DPI dibangun di atas digital public goods atau kebaikan publik digital: perangkat lunak, data, dan standar terbuka yang bisa diadaptasi dan dipakai ulang oleh berbagai negara. Pemakaian OSS memungkinkan pemerintah mempercepat implementasi dengan memanfaatkan solusi yang sudah ada, memperkuat kedaulatan teknologi dengan mengurangi ketergantungan pada satu penyedia jasa, dan memungkinkan interoperabilitas serta skalabilitas lewat standar dan komponen terbuka. Namun manfaat ini tidak datang otomatis. Adopsi OSS juga membawa tantangan nyata, seperti aturan pengadaan barang dan jasa yang belum dirancang untuk perangkat lunak open source, ketidakpastian hukum seputar lisensi, dan minimnya kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas, potensi open source sebagai penopang DPI bisa jadi tidak termanfaatkan sepenuhnya. Peran Open-Source Program Office Open-source program office (OSPO) sering dianggap sekadar unit teknis atau bagian IT, padahal perannya lebih dari itu. OSPO membantu pemerintah memakai, mengadaptasi, dan mengembangkan OSS secara strategis. Perannya adalah merapikan sesuatu yang sering kali berjalan sendiri-sendiri: menetapkan kebijakan dan panduan penggunaan, mendukung proses pengadaan dan kepatuhan hukum, mengoordinasikan tim teknis dan komunitas, serta memudahkan pemakaian ulang antarinstansi. Singkatnya, OSPO mengubah open source menjadi kapasitas kelembagaan yang nyata. Tiga pelajaran praktis Pertama, tata kelola adalah praktik, bukan sekadar dokumen kebijakan. Menulis strategi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah mekanisme kerja yang nyata: siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana konflik antarinstansi diselesaikan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika sistem bermasalah. Kedua, teknologi tanpa koordinasi tidak akan berkembang. Sistem yang dibangun dengan baik pun akan tetap menjadi pulau tersendiri jika instansi lain tidak bisa terhubung dengannya. Sebelum membangun layanan digital baru, cek dulu apakah ada komponen bersama, seperti identitas, pembayaran, atau pertukaran data, yang sebenarnya bisa dipakai ulang. Ketiga, open source butuh tata kelola, bukan sekadar adopsi. OSS membuka banyak peluang, tetapi hanya jika ada kapasitas kelembagaan untuk mengelolanya. Contoh dari kawasan: Code for Development Di Amerika Latin dan Karibia, Inter-American Development Bank (IDB) menjalankan program Code for Development untuk membantu pemerintah menutup kesenjangan antara minat mengadopsi solusi DPI berbasis open source dan kemampuan untuk benar-benar mewujudkannya. Caranya, dengan memfasilitasi akses ke perangkat open source, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menghubungkan kebutuhan pemerintah dengan ekosistem teknis yang ada. Bagi pemerintah atau komunitas mana pun, termasuk di Indonesia dan Asia Tenggara, yang sedang memikirkan cara berpindah dari proyek-proyek kecil yang terpisah menuju infrastruktur digital bersama yang berkelanjutan, pengalaman ini bisa jadi referensi yang berguna. Tips praktis: cek tata kelola sebelum mulai proyek DPI Sebelum memulai inisiatif DPI berikutnya, coba jawab tiga pertanyaan ini: - Siapa yang punya wewenang mengambil keputusan ini, dan apakah kewenangan itu tertulis jelas di suatu tempat? - Apakah sudah ada komponen bersama yang bisa dipakai ulang, alih-alih membangun dari nol? - Siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendanaan sistem ini satu tahun dari sekarang, bukan hanya saat peluncuran? Jika belum bisa menjawab ketiganya dengan jelas, di situlah letak kesenjangan tata kelola yang perlu dibenahi sebelum menulis lebih banyak kode program. Diadaptasi dari artikel "Strengthening the Governance of Digital Public Infrastructure and Digital Public Goods" oleh Arturo Muente Kunigami, Julia Vieira De Andrade Dias Emendabili, dan David Bates, dipublikasikan di blog Open Knowledge Inter-American Development Bank (iadb.org), 18 Juni 2026. Dibagikan di sini sebagai pengetahuan terbuka untuk komunitas DPI Commons.